Home Daerah PTUN Mengabulkan Gugatan Kubu Sarifudin Sudding

PTUN Mengabulkan Gugatan Kubu Sarifudin Sudding

SHARE

BISNISEKONOMI.COM, JAKARTA- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya memutuskan agar pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, ditangguhkan.
Putusan sela telah dibacakan majelis hakim pada sore tadi, Senin (19/3/2018).
“Alhamdulillah tadi sesuai dengan permohonan, penundaan SK Menkumham dikabulkan kurang lebih jam 14.30 tadi,” kata Adi Warman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/3/2018) malam.
Keputusan ini mengembalikan struktur kepengurusan Partai Hanura yang sebelumnya sebagai struktural partai yang sah. Sebelum SK itu keluar, Hanura dipimpin oleh Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum dan Sarifudin Sudding sebagai Sekretaris Jenderal.
Sebelumnya kubu Sudding menggugat SK Menkumham bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 ke PTUN Jakarta pada 22 Januari 2018.
Dalam SK yang terbit pada 19 Januari 2018 ini, Kemenkumham menyatakan bahwa kepengurusan Hanura yang sah adalah yang dipimpin oleh OSO sebagai Ketua Umum dan Heri Lotung Siregar sebagai Sekjen.
“Langkah selanjutnya, kami akan mendatangi lembaga terkait, termasuk KPU, Bawaslu, atau bahkan Presiden RI, untuk tidak menanggapi orang yang mengatasnamakan Hanura dengan Ketua Umum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar,” tuturnya.
Dengan keluarnya putusan sela ini, Adi pun mendesak agar semua pihak terkait untuk mengabaikan struktural Hanura yang disahkan oleh SK Menkumham.