Bela UMKM,Hipmi Tegas Tolak Relaksasi DNI

JAKARTA—Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan XVI karena dinilai tidak relevan untuk mendatangkan investasi ke Indonesia.

Demikian pemaparan Bahlil lahadalia Ketua Dewan Pembina Repnas di acara ngopi sore Repnas tentang relaksasi DNI sebagai bagian Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 di Kementerian Perekonomian Jakarta Pusat, Jum’at (23/11)

“Konsideran yang dibangun dibuat Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 ini adalah untuk memberikan relaksasi fiskal. Tetapi, ketika kemudian yang di formulasikan hanya sekedar relaksasi DNI, ini yang perlu kita kritisi,” ujar Bahlil

Bahlil mengatakan, relaksasi DNI cenderung tidak efektif menarik investasi asing. “Kita bisa melihat kebijakan tahun 2016 sebanyak 41 bidang pembukaan DNI, sebagian besar tidak optimal,” papar Ajib. Tetapi sisi lain, relaksasi DNI ini malah membawa kegaduhan ekonomi di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.

Bahlil mengatakan pihaknya akan memberikan masukan tertulis kepada pemerintah atas draft kebijakan tersebut. Hipmi juga akan tetap berada di pihak pelaku UMKM. “Kalau masukan diterima, syukur. Hipmi akan bergandengan tangan dengan Pemerintah. Tetapi kalau masukan tidak diterima, Hipmi tetap lebih memilih memperjuangkan para pelaku usaha di sektor UMKM ini. Karena pelaku UMKM ini adalah para pahlawan ekonomi bangsa,” ucap Bahlil

Hipmi mengingatkan semua pihak bahwa UKM motor penggerak ekonomi nasional.”Di saat krisis lalu, UMKM berada di garda terdepan dalam menyelamatkan perekonomian. Sebab itu kedaulatan UMKM kita mesti dijaga dengan memperkuat kemandirian ekonomi pelaku UMKM ini,” ucap Bahlil

Bahlil mengatakan kebijakan relaksasi DNI justru menggerus keberadaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya sebanyak 25 bidang usaha bisa dikuasai investor asing sepenuhnya. “Kami sayangkan kenapa dari awal relaksasi DNI. Kami akan melindungi UMKM dengan baik. Ketika relaksasi itu tidak relevan dengan mendatangkan investasi,” katanya.

Menurutnya pemerintah terlalu memaksakan relaksasi DNI. Padahal UMKM tidak memerlukan investor asing karena yang mereka butuhkan ialah insentif fiskal, insentif moneter serta kemudahan hukum dan legal. “Jangan sampai paket kebijakan 16 satu sisi menarik investasi tapi sisi lain membuat kegaduhan ekonomi. Itu yang akan kami hindari,” tuturnya.

Selain itu, kata Bahlil pemerintah juga tidak melibatkan himpunan pengusaha maupun asosiasi pengusaha Indonesia dalam merumuskan paket kebijakan XVI. Sementara isi paket kebijakan itu sangat bersinggungan dengan pembukaan kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi agar masuk ke seluruh bidang usaha.

“Hipmi enggak pernah diajak duduk bareng dalam konteks melindungi UMKM dalam konteks paket kebijakan XVI. Paket ini kan buat pengusaha, stakeholder ada di kita,” pungkasnya.