Galang Kemajuan Foundation ( GK) Gelar Ruwatan Negeri Bertemakan Hutan Kaya, Lingkungan Terjaga, Rakyat Sejahtera

Jakarta – GK Foundation bekerja sama dengan Kantor Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan acara Rawatan Negeri, dengan tema Hutan Kaya, Lingkungan Terjaga, Rakyat Sejahtera, yang di selenggarakan pada Hari Sabtu 6 Oktober 2018 di Area Arboretum, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan ini diiakukan dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat iuas tentang pengeioiaan Perhutanan Sosial dan cara pengolahan sampah.

Khusus mengenai sampah, GK Foundation membentuk kelompok kerja “Gaiang Komunitas Hijau indonesia”, (GKHI) yang merupakan kader-kader yang akan di iatih untuk menjadi duta sampah di iingkungan mereka masing-masing.

Selain Acara Ruwatan Negeri juga di adakan Talkshow dengan narasumber Rosa V. Retnawati SH M.Sc., Dirjen Pengeioiaan Sampah, Limbah dan B3, Dr. Ir. Bambang Supriyanto M.Sc, Dirjen Perhutanan Sosiai dan Kemitraan Lingkungan. Parjan, Inisiator Ecowisata Kaiibiru, Kuion Progo, Sandy Canester, Penyanyi & Pemerhati Lingkungan Hidup Dengan Moderator Premita Fifi, Founder KiPerindonesia.com serta Kelik Wirawan Wahyu Widodo, Ketua Umum GK Foundation.

 

Keiik Wirawan Wahyu Widodo, Ketua Umum GK Foundation mengatakan bahwa Hutan dan Lingkungan Hidup merupakan kekayaan hayati Indonesia yang telah sejak dahulu kala menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Pemanfaatan areal hutan oleh warga di sekitarnya merupakan konsekwensi dan realita dari upaya warga memenuhi kebutuhan hidupnya. Makin bertambah jumlah warga, tak elak menambah Iuas wilayah pemanfaatan hutan. Pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memandang hal ini sebagai potensi ekonomi dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan berprinsip pada kesimbangan antara pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah hutan.

“Di Iuar masalah hutan. di masyarakat perkotaaan, salah satu problema utama adalah mengenai sampah. Persoalan sampah bukan hanya menjadi persoalan domestik Indonesia saja,tetapi hal ini sudah menjadi kekhawatiran dan ketakutan masyarakat global dan dunia lnternasional,” tambah ketua umum GK Foundation

Selanjutnya Kelik mengungkapkan bahwa lsu sampah plastik yang masuk ke peraian dan laut (marine plastic litter danmicroplastic) menjadi penyebab utamanya. Ancaman kerusakan dan kepunahan ekosistem perairan dan laut serta berdampak secara Iangsung terhadap kesehatan manusia (human health).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (JAKSTRANAS). JAKSTRANAS merupakan momentum besar penataan sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, dengan pengurangan sampah 30% dan penanganganan sampah 70%. Kondisi ini adalah merupakan perubahan paradigma besar dalam pengelolaan sampah selama ini.

Rosa V. Retnawati SH M.Sc., Dirjen Pengeioiaan Sampah, Limbah dan B3 mengatakan Angka pengurangan sampah 30% memberikan makna bahwa paradigma pengelolaan sampah memberikan titik tekan pada kebijakan up-stream (hulu), dengan mindset 3R (reduce, reuse, recycle). Sehingga dalam konteks itu, upaya-upaya melahirkan kebijakan ‘ pencegahan/pembatasan sampah serta kebijakan circular economy menjadi pendekatan baru yang terus didorong dengan percepatan yang tinggi. Dalam konteks itu, Bank Sampah sebagai salah satu pilar tumbuhnya circular economy hams terus didorong menjadi social capital yang permanen dalam pranata sosial masyarakat Indonesia. Kondisi ini akan optimal apabila terjadi perubahan perilaku di masyrakat melalui gerakan masyarakat (movement), dalam konteks itu KLHK juga mendorong hal ini tumbuh dengan cepat. Disamping upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah Ierus dilakukan, dalam konteks itu pemerintah juga bempaya menetapkan berbagai kebijakan yang mendorong dan menstimulasi upaya daerah dalampengelolaan sampah. Instrumen kebijakan itu dapat berupa skema DID (dana insentif daerah) ataupun mekanisme DAK (Dana Alokasi Khusus) bagi pengelolaan sampah.

“Langkah-iangkah tersebut sudah muiai menunjukkan tren yang baik, indikatornya berbagai daerah muiai mengeiuarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong terjadinya pengurangan . sampah di daerahnya, baik itu pencegahan/pembatasan sampah ataupun circular economy. Upaya ini juga secara simultan terus diiakukan dalam meningkatkan tanggung jawab dari produser (extended produser responsibility) dalam pengurangan sampahnya. Banyak produser sudah menunjukkan upaya-upaya positif dalam bentuk program road map pengurangan sampah dari produk atau packaging produknya,pungkas Rosa.( Budi Murdani)