Pilkada Kabupaten Paniai Terindikasi banyak Kecurangan dan Pelanggaran

Journaljakarta.com ,Jakarta –Pelanggaranan tersebut adalah tindakan KPU Paniai selaku tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan bupati setempat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik.

Hal ini disampaikan Viky Tebai Ketua Mahasiswa Papua di dalam press Conference di Kota tua, Jakarta,Minggu,(12/8)

Perselisihan ini sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi ( (MK) yang menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Paniai. Gugatan diajukan oleh pasangan calon Hengki Kayame-Yeheskiel Tenouye.

Dalam permohonan gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 71/PHP.BUP-XVI/2018, Hengki Kayame-Yeheskiel Tenouye yang merupakan paslon nomor urut satu sekaligus incumbent menyatakan adanya pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Paniai.

“Sembilan distrik tersebut adalah Distrik Aradide, Distrik Topiyai, Distrik Ekadide, Distrik Bogobaida, Distrik Paniai Timur,Distrik Pania Barat, Distrik Kebo, Distrik Yagai, serta Distrik Baya Biru, ujar Vviky

“Bahwa rekomendasi panitia pengawas (Panwas) pemilihan Kabupaten Paniai memerintahkan kepada (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di sembilan distrik wajib dilaksanakan termohon 3 hari setelah keputusan tersebut diterbitkan, namun faktanya termohon tidak melasanakan rekomendasi panwas Paniai tersebut,”ujar Vicki

Vicky Tebai mengatakan, tidak dilaksanakannya arahan untuk melakukan PSU dinilai pemohon menjadi preseden buruk. KPU Paniai dianggap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan.

Bahwa secara norma pemohon memang tidak memenuhi ambang batas pengajuan sengketa. Namun proses pilkada tidak normal dan objek sengketa cacat hukum. Pemungutan suara ulang di 9 distrik, tapi tidak dilaksanakan termohon, tapi kemudian menerbitkan obyek sengketa,” ujar Ketua mahasiswa Papua

Selisih suara pemenang pemilihan dengan pemohon, yaitu sebesar 41.311 atau lebih dari 2 persen. Padahal Panwas merekomendasi di sembilan distrik itu ada sekitar 56.000 lebih pemilih.

Selain itu, Viky menilai ada kejanggalan dengan perubahan tempat pengambilan suara di hari pemungutan suara. Anehnya lagi, itu dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan ketua adat.

“Rekomendasi oleh panwas, sembilan distrik itu lebih dari 56.368 pemilih, maka masih memungkinkan pemohon meraih suara terbanyak atau setidaknya meminimalkan selisih suaranya,” kata dia.

“Pemindahan TPS tanpa sepengetahuan dan kesepakatan masyarakat adat dan ketua adat. Dengan menggunakan noken, meskipun demikian TPS harus diumumkan. Ada 23 distrik, ada 23 PPK. Ada 11 distrik yang TPS-nya dipindahkan. Ada beberapa yang jauh. Kemudian ada empat distrik yang digabung,” sambung Viky

Viky pun beranggapan KPU Paniai tidak netral dalam menyelenggarakan pemilihan ini. Sehingga mereka meminta MK untuk memerintahkan KPU Paniai mengulang pemungutan suara.

“Menyatakan keputusan KPU Paniai tentang penetapan rekapitulasi suara adalah cacat hukum. Kami meminta MK memerintahkan KPU Paniai melaksanakan PSU di 11 distrik,” pungkasnya.