Pencalegan Partai Hanura Kubu OSO Cacat Hukum.

Journaljakarta.com,Jakarta-Kuasa Hukum gDPP Hanura Kubu Daryatmo, Adi Warman menegaskan bahwa  dengan adanya surat PTUN tersebut maka pencalegan yang dilakukan oleh Partai Hanura dari kubu OSO otomtis cacat hukum.

Dan dukungan yang diberikan Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO) kepada Joko Widodo (Jokowi) dan Maaruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah cacat hukum.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah menerbitkan surat teguran yang bernomor W2-TUN1.2453/HK.06/VIII/2018 perihal pengawasan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

“Pada tanggal 9 Agustus 2018, PTUN mengeluarkan surat teguran resmi kepada Menkumham untuk mewajibkan dan melaksanakan penetapan penundaan SK 01 yang ketua umunnya diketuai OSO dan Herry Lontung Siregar sebagai sekjen,” ujar Adi Warman di Gedung Slipi Tower, Jakarta, Senin (13/8).

PartaiHanura kubu Daryatmo memberikan somasi kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mentaati surat yang diterbitkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Diketahui PTUN telah menerbitkan surat surat teguran yang bernomor W2-TUN1.2453/HK.06/VIII/2018 perihal pengawasan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Di mana Menkumham diwajibkan untuk menunda pelaksanaan keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang renstrukturisasi, reposisi dan revitalisasi DPP Partai Hanura yang diketuai oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Budi