Ratna Sarumpaet : Gerakan Selamatkan Indonesia Akan Mengembalikan Marwah UUD 1945 Kepada Fungsinya

Journaljakarta.com – Jakarta, Pada awal pergerakan reformasi di tahun 1998, dalam gerakan mahasiswa maupun dalam dinamika diskusi dan aksi gerakan pro demokrasi saat jaman tersebut, hampir tidak ada tuntutan untuk melakukan amandemen UUD 1945. Konsentrasi gerakan reformasi hanya terfokus pada upaya mengakhiri pemerintahan orde baru yang otoriter, yang membangun kekuasaaan diktatorial itu dengan memanfaatkan pasal “Presiden dapat dipilih kembali” secara terus menerus dan penyimpangan politik TNI- Polri melalui Dwi Fungsi ABRI. Kalau pun ada diskusi dikalangan intelektual kampus dan kaum pergerakan yang membicarakan konstitusi, hanya berada pada pembatasan masa jabatan Presiden yang dalam UUD 1945 dikatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali (Pasal 7), kemudian diminta untuk diubah “Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya hanya untuk dua periode kekuasaan”.

Tanpa disadari bangsa Indonesia, kekuatan Internasional telah memanfaatkan kemelut politik pergantian tiga kekuasaan yakni dari Presiden Habibie (1998-1999) ke Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) lalu Presiden Megawati (2001-2004), untuk menjalankan operasi bendera palsu, yang sejak awal telah mereka rancang sebagai strategi menyamarkan upaya dalam menghancurkan konstitusi Indonesia sebagai pintu masuk guna mengusai seluruh kekayaan bangsa dan negara Indonesia secara konstitusional.

Maka dari itu, dimulailah amandemen pertama yang berlangsung pada 19 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR yang dilaksanakan pada 14-21 Oktober 1999. Amandemen UUD 1945 yang pertama ini sama sekali lepas dari perhatian publik yang saat itu terfokus pada pemilihan Presiden yang kemudian MPR memilih KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden untuk menggantikan Habibie pada 20 Oktober 1999. Tidak banyak yang tahu apa yang menjadi landasan dan tujuan amandemen itu, kecuali oleh segelintir elite yang beroperasi di MPR pada saat itu.

Mengingat Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara, lahir dari semangat membebaskan bangsa dan negara Indonesia dari Imperialisme dan kolonialisme karena itu tidak sesuai dengan politik ekonomi Rezim Internasional, melalui agen-agennya di Indonesia. Rezim Internasional telah lama bekerja dalam rangka melakukan reformasi konstitusi Indonesia, agar sepenuhnya sejalan dengan kepentingan politik mereka.

Dasar negara dan konstitusi negara Indonesia pada intinya adalah jalan untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh umat Manusia. Cita cita besarnya adalah mengakhiri Imperialisme dan kolonialisme sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Sementara semangatnya adalah mengakhiri segala bentuk penjajahan di atas dunia, seperti tertuang dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Hal itulah yang menyebabkan Rezim Internasional melalui agen-agen mereka mulai dari pemerintahan negara-negara maju, lembaga keuangan Internasional seperti World Bank, Asian Development Bank dan Internasional Monetary Fund, yang secara terus menerus bekerja melakukan reformasi konstitusi Indonesia.

“Maka dari itu, saya ingin mengembalikan marwah Pancasila kedalam UUD 1945, karena selama ini sudah dirasakan sangat melenceng amandemen nya dari yang tertuang di UUD 1945. Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) ini saya sangat mendukung, dikarenakan bisa menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia dari ancaman para Imperialisme dan Kolonialisme yang bisa merusak nilai nilai leluhur bangsa Indonesia”, Ujar Ratna Sarumpaet.