Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat : Pilkada Serentak Media Pendorong Perwujudan  Kesejahteraan Dan Pencerdasan Rakyat

Journaljakarta.com ,Jakarta  — Piikada Serentak harus menjadi media yang mendorong upaya perwujudan kesejahteraan dan pencerdasan rakyat. Kita harus berkomitmen mencegah dan melawan poiitisasi SARA, politik uang dan ujaran kebencian. Partisipasi dan keteriibatan politik gereja haruslah diarahkan pada upaya untuk memperbaiki sistem dan situasi sosiai politik, bukan malah membuatnya makin gaduh dan kacau balau. Di sini dibutuhkan kedewasaan, kecerdasan, rasionaiitas dan empati, serta kesabaran agar tidak hanyut dalam wacana yang dikembangkan oleh berbagai kaiangan meialui berbagai opini yang menyesatkan dan menghancurkan proses demokrasi kita.

Hal ini disampaikan ketua umum PGI  Pdt. Dr. Henriette T. Hutabarat  di dalam prescon pesan Pastoral MPH – PGI untuk Pilkada Serentak 2018 berrempat di Grha Oikoumene PGI ,  Jakarta, Kamis, (21/6/2018).

Narasumber yang hadir Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Pdt. Henrek Lokra (Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI), Jeirry Sumampow (Kepala Humas PGI).

Dari pengalaman selama ini, masih saja terlihat banyak pcrsoalan dalam Pilkada. Mulai dari DPT (daftar pemilih sementara) yang tak pernah sempurna. penyelenggara yang kadang masih tak netral, pelibatan aparat sipil negara, pelanggaran kampanye, eksploitasi anak dalam kampanye, manipulasi suara, sampai pada masih susahnya menghentikan politik uang. Meskipun demikian, aspek yang paling mengkhawatirkan adalah makin maraknya politisasi Suku, Agama dan Ras (SARA). Instrumentalisasi SARA disalahgunakan untuk mendapatkan simpatik dan dukungan pemilih dan pada saat sama menimbulkan kebencian dan mendiskreditkan kontestan lainnya. Akibatnya, masyarakat makin terkotak-kotak dalam sekat-sekat SARA sehingga hajatan Pilkada meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan. Jika semua ini diteruskan maka bangsa ini akan makin tersekat-sekat, terpecah-belah dan bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa.

“Pilkada merupakan bagian utuh dari proses demokrasi dan merupakan upaya kita bersama sebagai bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam kerangka itu, keterlibatan kita dalam Pilkada haruslah dimaknai sebagai upaya untuk menjaga tetap tegaknya proses dan budaya demokrasi serta tetap tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, kekuasaan politik tidak boleh menjadi tujuan utama, tapi menjadi alat untuk mewujudkan tujuan nasional itu demi tetap kokohnya bangsa yang kita cintai ini. Untuk itu, dalam seluruh proses Pilkada Serentak tahun ini kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, kita harus menjaga ucapan, sikap dan prilaku, agar tidak makin merusak dan menggoyahkan sendi-sendi NKRI tersebut,” tambah Henriette.

Kesemrawutan Pilkada seperti ini telah menciptakan skeptisme masyarakat terhadap mekanisme Pemilu langsung, dan karena itu ingin kembali kc sistem pemilihan di parlemen. Apalagi, praktek~praktek kotor, curang dan manipulatif yang dilakukan untuk memenangkan Pilkada membuat rakyat makin muak. Kekecewaan masyarakat makin meninggi mengingat tingginya angka Kepala Daerah yang terjerat korupsi. Rakyat merasa sangsi bahwa Pilkada model ini akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi semua.

“Dalam Pilkada ini kita semua akan dibanjiri dengan berbagai informasi, baik positif maupun negatif, meiaiui media sosial maupun media massa. Harus disadari bahwa para kandidat dan pendukung bisa saja dengan sengaja memproduksi informasi palsu atau hoaks sebagai bagian dari kampanye demi kepentingan kelompoknya. Apalagi jika kita melihat fakta bahwa hampir semua media massa nasional kita telah berafiliasi dan terafiliasi kepada kepentingan poiitik tertentu. Situasi ini menuntut kita memiliki daya kritis untuk memilah antara berita palsu atau bohong dengan berita sebenamya, tentang berita yang secara mumi diberitakan atau berita yang disampaikan untuk membentuk opini bagi kepentingan politik tertentu. Perlu kejelian dan kejernihan berpikir untuk memiiah yang fakta dan yang fiksi, yang mumi dan yang berdimensi kepentingan politik praktis,” ujarnya

Henriette berharap jangan ada yang bersikap apatis terhadap politik, tetapi juga jangan seorang pun terjebak daiam politik identitas yang mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa. Gereja harus mengkritisi siapa pun yang mempraktekkan politik identitas. Penyalahgunaan politik identitas daiam Pilkada akan mengakibatkan perpecahan internal dalam gereja dan perpecahan bangsa. ltuiah sebabnya, kami sarankan agar rumah ibadah tidak dijadikan sarana kampanye oleh dan untuk kepentingan siapa pun. Jagalah kesucian dan kemurnian ibadah, mimbar~mimbar gereja dan rumah ibadah agar tidak dinodai oleh upaya-upaya untuk kepentingan politik praktis.