DPRD dan Kepala Suku Kabupaten Puncak : Stop Semua Konplik  

Jakarta –Kotak kosong ini juga menurunkan potensi konflik antarpendukung yang terjadi di kabupaten kami. Pada pemilihan awal demokrasi Kabupaten Puncak bergulir, daerah kami sudah kehilangan 50 orang pahlawan demokrasi yang meninggal karena konflik pilkada.

Hal ini disampaikan ketua DPRD Kabupaten Puncak Ruben Wamang , di acara press Conference anggota DPRD kabupaten Puncak dan Kepala- kepala suku yang berada di wilayah kabupaten puncak

Adapun yang hadir pada press confrence tersebut
Ketua DPRD Ruben wamang, Komisi 3 Yomer balinal, Thomas Tabuni , luther ,komisi 2. Menas Mayau, Obet Magai. Adapun kepala suku yang hadir dari suku dani.Jembatan Mirip, kepala suku Dayak Nikolaus hagabal, hermi yolemal, ikarius alim serta Tokoh Pemuda Yonius Pinim.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak, menetapkan pasangan Willem Wandik dan Alus Murib sebagai calon bupati dan calon wakil bupati tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak

Penetapan itu berdasarkan beritaacara rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak tahun 2018, nomor: 02/BA/KPU-PUNCAK/2018.

Dalam keputusan tersebut, pasangan Willem Wandik yang merupakan petahana dengan alus Murib dianggap telah memenuhi syarat menjadi peserta pilkada Kabupaten Puncak 2018

KPUD Kabupaten Puncak memutuskan hanya pasangan Petahana Bupati Puncak Willem Wandik yang berpasangan dengan Alus Uk Murib yang lolos verifikasi.

Menurutnya, saat pendaftaran KPUD Puncak sempat meloloskan pasangan Repinus Telenggen David Ongomang dan sempat ada dukungan ganda dari partai politik. Namun saat diverifikasi ke Pengurus Pusat Parpol diketahui dukungan diberikan untuk petahana.

“Baru saja saya mendapat laporan dari Ketua KPUD Puncak, mereka sudah melakukan pleno penetapan paslon dan hanya satu pasangan yang lolos yakni pasangan Willem Wandik-Alus Uk Murib,” kata Arisoi.

Menurut Willem Wandik, calon tunggal akan mengurangi potensi konflik di wilayah Puncak. Sebab, kabupaten di Pegunungan Papua tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan wilayah lain.

Kabupaten Puncak pernah mengalami sejarah suram saat pelaksanaan pilkada. Saat itu 51 warga tewas karena perang selama proses pilkada dalam kurun waktu dua tahun pada kisaran 2011-2013. Meski pilkada sudah selesai, suasana masih mencekam hingga awal 2015.

“Kotak kosong ini juga menurunkan potensi konflik antarpendukung yang terjadi di kabupaten kami. Pada pemilihan awal demokrasi Kabupaten Puncak bergulir, daerah kami sudah kehilangan 50 orang pahlawan demokrasi yang meninggal karena konflik pilkada

Permasalahan ‘perang saudara’ itu kemudian diselesaikan secara adat. Pemkab Puncak harus membayar Rp 1 miliar untuk per satu kepala korban meninggal. Pemda juga harus memfasilitasi tradisi bakar batu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Biayanya juga sangat besar. Dana untuk bayar ganti rugi itu juga turut dibantu oleh pemerintah pusat.